Kebijakan publik penting karena pilihan kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, kesehatan dan keamanan nasional. Keputusan kebijakan publik dibuat setiap hari dan mencakup semua tingkat pemerintahan. Beberapa keputusan kebijakan publik dibuat di tingkat pemerintah lokal, sementara yang lain dibuat oleh pejabat daerah dan pembuat kebijakan di tingkat nasional dan internasional.
Kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat di semua tingkat pemerintahan menetapkan aturan, peraturan dan prosedur yang memandu tindakan warga negara dalam yurisdiksi mereka. Keputusan kebijakan publik terutama dibuat untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan warga, dan dapat menetapkan standar untuk institusi pendidikan, operasi transportasi dan fasilitas perumahan. Beberapa kebijakan publik berkaitan dengan isu-isu jangka pendek, seperti mengkoordinasikan upaya-upaya bantuan setelah bencana alam atau untuk mengurangi kekhawatiran ekonomi yang dihasilkan oleh penurunan mendadak di pasar.
Kebijakan publik ditetapkan terutama oleh pejabat terpilih, yang dipilih ke kantor untuk jangka waktu tertentu oleh warga negara. Kebijakan publik mempengaruhi isu-isu jangka pendek serta masalah yang kompleks dan sulit dipecahkan yang terjadi di banyak lokasi dan dilakukan lintas generasi. Kebijakan publik menetapkan beberapa norma kemasyarakatan untuk perilaku, dan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup orang.
Contoh kebijakan publik
Contoh kebijakan publik adalah undang-undang upah minimum, program bantuan publik, dan Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Definisi kebijakan publik adalah hukum, prioritas dan tindakan pemerintah yang mencerminkan sikap dan aturan untuk publik. Kebijakan publik bukan hanya hukum atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan publik meliputi keyakinan dan sikap yang menghasilkan berlalunya hukum atau peraturan.
Ada empat tipe utama kebijakan publik: distributif, redistributif, regulatif, dan konstituen. Kebijakan distributif sering dibuat sebagai respons terhadap masalah tertentu dan hanya memengaruhi sekelompok orang terpilih. Misalnya, peraturan yang disahkan oleh Environmental Protection Agency berdampak pada produsen tertentu lebih dari jenis bisnis lain. Meskipun kebijakan distributif hanya mempengaruhi kelompok tertentu, manfaatnya dapat diperluas ke kelompok orang yang lebih besar, seperti halnya ketika peraturan lingkungan meningkatkan kualitas udara. Di sisi lain, kebijakan redistributif mempengaruhi mayoritas. Misalnya, Undang-Undang Perawatan Terjangkau adalah kebijakan redistributif.
Kebijakan regulatif sering diterapkan untuk bisnis dan perusahaan. Misalnya, undang-undang tentang status monopoli dalam industri tertentu adalah contoh kebijakan pengaturan. Jenis kebijakan publik terakhir, kebijakan publik konstituen, mirip dengan kebijakan pengaturan. Namun, kebijakan konstituen menghasilkan peraturan perundang-undangan, dan itu juga menentukan bagaimana dana publik upaya hukum.